Inflasi Ekstrem Era Orde Lama
Indonesia mengalami periode hiperinflasi paling parah pada era 1960-an di bawah pemerintahan Soekarno. Tingkat inflasi mencapai puncaknya pada tahun 1966 dengan angka fantastis sekitar 635%. Kondisi ekonomi yang carut-marut, defisit anggaran yang membengkak, dan pencetakan uang secara masif tanpa di-backup produktivitas menjadi penyebab utama. Krisis moneter ini berujung pada devaluasi rupiah dan pergantian rezim pemerintahan.
Krisis Moneter 1998
Indonesia kembali dihantam badai inflasi hebat selama krisis finansial Asia 1998. Inflasi melonjak menjadi 77,63% pada tahun tersebut, disertai depresiasi rupiah yang mencapai 80% terhadap dolar AS. Lonjakan harga bahan pokok, kerusuhan sosial, dan runtuhnya sektor perbankan menjadi ciri krisis multidimensi ini. Pemerintah terpaksa meminta bantuan IMF dan menerapkan kebijakan moneter ketat untuk menstabilkan nilai tukar.
Era Reformasi dan Fluktuasi Inflasi
Pasca reformasi, Bank Indonesia menerapkan inflation targeting framework sejak tahun 2005. Kebijakan ini berhasil meredam volatilitas inflasi meski beberapa kali terjadi guncangan eksternal. Inflasi tahun 2005 mencapai 17,11% akibat kenaikan harga BBM, sementara tahun 2008 inflasi menyentuh 11,06% karena krisis pangan global. Penerapan kebijakan moneter yang prudent berhasil menjaga inflasi dalam koridor target 3-5% dalam beberapa tahun terakhir.
Faktor Pendorong Inflasi di Indonesia
Beberapa elemen struktural kerap memicu tekanan inflasi di Indonesia. Faktor demand-pull inflation muncul ketika permintaan masyarakat meningkat tanpa diimbangi pasokan yang memadai. Cost-push inflation terjadi akibat kenaikan harga energi dan bahan baku impor. Sementara imported inflation dipicu depresiasi rupiah yang membuat barang impor lebih mahal. Faktor seasonal seperti panen raya dan hari raya keagamaan juga mempengaruhi fluktuasi harga.
Kebijakan Penanggulangan Inflasi
Otoritas moneter menggunakan berbagai instrumen untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan, dan requirement reserve ratio menjadi alat utama. Pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal seperti subsidi energi dan kontrol harga sembako. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terbukti efektif menekan inflasi secara struktural.
0 comments
Posting Komentar